Kalabahi (26/2/2026) - Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa (WSDD) Tahun 2026 di Kabupaten Alor. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam memperkuat akuntabilitas tata kelola keuangan desa serta mendorong sinergi pengawasan Dana Desa antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pengawas intern pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Workshop menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI, Julie S. Laiskodat, yang memaparkan materi terkait pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah terkait desa. Dalam paparannya, disampaikan pentingnya kolaborasi pengawasan lintas sektor guna memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat desa.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Dr. Arman Sahri Harahap, menegaskan bahwa pengawalan akuntabilitas tata kelola keuangan desa merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian desa yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan dan pengawasan keuangan desa menjadi bagian dari upaya preventif untuk memitigasi risiko penyimpangan.

Dari sisi penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Desa, Kepala KPPN Kupang, Delfiana Lase, memaparkan mekanisme serta aspek kepatuhan yang harus dipenuhi pemerintah desa agar proses penyaluran berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Alor, Mohammad Nursaitias, menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai instrumen pengawasan yang memberikan efek jera sekaligus edukatif dalam pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Melalui peran assurance dan consulting, BPKP terus mendorong terciptanya sistem tata kelola yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Selanjunya dalam workshop ini juga di padukan dengan penyerahan penghargaan Desa Berprestasi dengan kategori Desa Mandiri kepada tiga Desa di Kabupaten Alor yang meraih predikat Desa Mandiri adalah Desa Baranusa, Desa Blang Merang dan Desa Baraler. ketiga Desa peraih penghargaan ini asal dari Kecamatan Pantar Barat, dan Untuk diketahui bahwa dari ketiga Desa Ini ada salah satu Desa yang pernah meraih Juara I Lomba Desa Tingkat Nasional Tahun 2023 yaitu Desa Blang Merang. (Blangm)